MENJAGA DAN MELESTARIKAN HUTAN

 MENJAGA DAN MELESTARIKAN HUTAN

( Kelompok 2 )

Disusun Oleh :

                 1. Bonaventura Bryandika Abadi /31411522

                 2. Lina Reztyani               /34411102

                 3. Sari Faristia               /39411289

                 4. Rahmat Hermawan Adi Saputro /35411781

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS GUNADARMA
DEPOK
2014

1. Definisi Sumber Daya alam

   Sumber Daya AlamSumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

  Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan.

2. Indonesia dan Kekayaan Hayati

   SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaanya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Indonesia, salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan nonhayati terbesar di dunia.

   Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dan hal ini akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (green economy). Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor, antara lain:

• Dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat.
• Dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral.
• Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral.  

 

3. Memanfaatkan Hutan dan Menjaga Kelestarian Hutan

  Memanfaatkan hutan merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian hutan tanpa mengganggu ekosistem didalam hutan tersebut, pemanfaatan hutan dapat memperpanjang kelangsungan hidup bagi makhluk hidup sekitar dengan cara yang jelas tanpa merusak hutan. 

    1.  Pengertian Pemanfaatan Hutan

        Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional Menurut Randall (1981) Sesangkan sumberdaya sendiri adalah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai pada kondisi dimana ditemukan. Pada kondisi alami sumberdaya tersebut dapat merupakan input suatu proses untuk menghasilkan sesuatu produk yang lebih bermanfaat atau dapat pula berupa sesuatu yang langsung bias dikonsumsi (amenities). Sumberdaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: yaitu sumberdaya alam yang tidak akan habis dan sumberdaya alam yang dapat habis.

a. Pemanfaatan Hutan Konservasi

Pemanfaatan hutan di hutan konservasi antara lain :
• KHDTK
Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, diperlukan untuk kepentingan umum seperti: 
a. penelitian dan pengembangan, 
b. pendidikan dan latihan, dan
c. religi dan budaya.
Kawasan hutan dengan tujuan khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

• Pemanfaatan hutan pada kawasan konservasi dilakukan pada bagian kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata (zona pemanfaatan) dan sudah mendapat Ijin Pemanfaatan Pelestarian Alam (IPPA

B. Pemanfaatan Hutan Lindung
   Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:
1.    pemanfaatan kawasan
2.    pemanfaatan jasa lingkungan
3.    pemungutan hasil hutan bukan kayu

Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian :
1.    izin usaha pemanfaatan kawasan
2.    izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
3.    izin pemungutan hasil hutan bukan kayu
Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:
a. budidaya jamur, 
b. penangkaran satwa, dan
c. budidaya tanaman obat dan tanaman hias. 
Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti: 
d. pemanfaatan untuk wisata alam, 
e. pemanfaatan air, dan 
f. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan. 
Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti: 
g. mengambil rotan,
h. mengambil madu, dan 
i. mengambil buah.

C. Pemanfaatan Hutan Produksi
Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa
1.    pemanfaatan kawasan
2.    pemanfaatan jasa lingkungan
3.    pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
4.    pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian :
•    izin usaha pemanfaatan kawasan
•    izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
•    izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
•    izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
•    izin pemungutan hasil hutan kayu
•    izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Izin Pemanfaatan di Hutan Produksi dapat diberikan kepada :

· Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi.

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikankepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi.

Terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan. Pengertian-pengertian :

1. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) adalah ijin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
2. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah ijin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
3. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah ijin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
4. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HKm adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHHK-HKm pada hutan produksi.
5. Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dalam rangka mempermudah para pihak memahami payung hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan khususnya terkait dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem , IUPHHK-Tanaman Industri pada Hutan Produksi  dan pencadangan areal HTR serta penetapan areal kerja HKm & HD, mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres) sampai dengan Peraturan Menteri (Permen) telah diterbitkan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang–undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP. No. 6 tahun 2007 jo PP. No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
3. Instruksi Presiden No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Dalam peraturan P.50/Menhut-II/2010 ini diatur tentang ketentuan umum persyaratan areal, subjek pemohon, persyaratan permohonan, penilaian permohonan, persyaratan dan pemberian ijin perluasan dan pembayaran iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH).
5. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Dalam peraturan P.55/Menhut-II/2011 ini diatur tentang ketentuan penetapan areal, kegiatan dan pola HTR, jenis tanaman, persyaratan dan tata cara permohonan, kelembagaan kelompok dan pembiayaan serta hak dan kewajiban pemegang IUPHHK-HTR.
6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 jo P.14/Menhut-II/2010 jo P.53/Menhut-II/2011 tentang Hutan Desa. Dalam peraturan P.49/Menhut-II/2008 jo P.14/Menhut-II/2010 jo P.53/Menhut-II/2011 tentang Hutan Desa ini diatur tentang penetapan areal kerja hutan desa, fasilitasi, hak pengelolaan hutan desa, hak dan kewajiban pemegang hak, rencana kerja, pelaporan, pembinaan, pengendalian dan pembiayaan serta sanksi .
7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 jo P.18/Menhut-II/2009 jo P.13/Menhut-II/2010 jo P.52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan. Dalam peraturan P.37/Menhut-II/2007 jo P.18/Menhut-II/2009 jo P.13/Menhut-II/2010 jo P.52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan ini antara lain diatur tentang azas dan prinsip penetapan areal kerja, perijinan, hak dan kewajiban serta pembiayaan HKm.

(Sumber : Direktoral Jendral Planologi Kehutanan)

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005 Rata-rata 160,000 hektar hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektar pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Pembangunan kehutanan pada hakekatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung, dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu.

Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang mengabaikan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja provinsi Riau pada khususnya tapi Indonesia pada umumnya, adalah masalah ilegal logging yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan serta masalah pengerukan pasir secara liar.

Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit saat ini provinsi Riau telah memiliki lahan seluas 1.34 juta hektar. Selain itu telah terdapat sekitar 116 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan produksi coconut palm oil (CPO) 3.386.800 ton per tahun. Sebagian besar lahan pertanian kelapa sawit ini diambil dari lahan hutan yang sangat luas di Riau.

4.   Hubungan Hutan dan Perekonomian

Pengelolaan hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan hasil hutan secara optimal dan lestari. Henry Vaux seorang professor dari UCLA berpendapat bahwa kehutanan memiliki tiga cirri yang membedakan dengan bidang lain yaitu:

a.  Jangka produksi yang lama dalam menumbuhkan pohon

b. Kayu sebagai produk hutan pada waktu yang sama juga merupakan modal dan hasil akhir

c.  Banyak nilai hutan yang tidak dapat diukur dengan harga pasar

Lebih lanjut dikatakan bahwa mempelajari ekonomi sumber daya hutan bagi rimbawan akan membantu dua hal yaitu yang pertama akan membuat mereka lebih mengerti dan menyadari serta mengemukakan apa yang terjadi disekelilingnya, yaitu akan menjadi saksi yang pintar pada kegiatan kehutanan. Kedua akan dapat memberi rekomendasi dan keputusan yang baik: menjadi pelaksana yang baik dalam kegiatan kehutanan. Kegiatan kehutanan apabila diperinci akan meliputi bidang-bidang:

a. Penanaman

b. Pemeliharaan

c. Penebangan

d. Pengangkutan

e. Pengolahan

f. Pemasaran hasil hutan

Dimana didalam setiap bidang kegiatan didahului dengan kegiatan perencanaan

Menurut Worrell kegiatan kehutanan mempunyai ciri khas yang spesifik di bandingkan dengan aktivitas produksi yang lain. Seperti pertanian, perikanan dan beberapa bidang kegiatan lain. Kehutanan berdasarkan dalam menumbuhkan produk dibandingkan dengan memprosesnya. Kehutanan memerlukan waktu yang lama dalam memproduksi kayu. Banyak produk kehutanan misalnya kayu baru sampai ke konsumen stelah puluhan bahkan sampai ratusan tahun sejak mulai di tanam. Kayu hanya tumbuh dari pohon jadi memproduksi hutan/kayu harus meliputi berbagai variasi umur, yang kebanyakan tidak dapat dipanen untuk waktu yang lama. Hal ini menunjukan bahwa dalam produksi kayu sebagian kecil yang dapat dipungut hasilnya sedangkan sebagian besar lagi merupakan tandon(stock) yang dalam proses tumbuh. Maka muncul kesulitan untuk mengetahui apakah pohon yang berdiri tersebut merupakan alat produksi atau hasil produksi. Demikian juga bahwa dari hutan tidak hanya dihasilkan barang berupa kayu akan tetapi produk jasa yang lain seperti rekreasi, air, pengaruhnya terhadap iklim mikro. Lebih lanjut Worrell mengemukakan bahwa produk barang dan jasa dari dalam hutan dapat dikategorikan dalam enam kelas yaitu:

a. Produk berupa kayu

b. Produk vegetatif seperti madu, damar, maple sirup

c. Hasil dari binatang seperti kulit, ikan, binatang liar

d. Air

e. Rekreasi

f. Perlindungan dari banjir, angin dan erosi

Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan permintaan akan hasil hutan dikenal adanya “permintaan langsung” dan “permintaan turunan”. Dikatakan permintaan turunan karena kebanyakan hasil hutan dibutuhkan oleh produsen untuk diproses lagi menjadi barang yang nantinya siap untuk dipakai oleh konsumen akhir. Misalnya kayu dibutuhkan oleh manusia karena manusia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, jadi bila ada kenaikan permintaan akan kayu, dengan kata lain barang yang dihasilkan dari kehutanan umumnya berupa “Producers’ good” bukan “Consumers’ goods”.

Hasil hutan juga jelas merupakan sumberdaya ekonomi potensial yang beragam yang didalam areal kawasan hutan mampu menghasilkan hasil hutan kayu, non kayu dan hasil hutan tidak kentara (intangible) seperti perlindungan tanah, pelestarian sumberdaya air dan beragam hasil wisata. Uraian tersebut di atas terungkap bahwa hutan, kehutanan dan hasil hutan sesungguhnya menjadi sumberdaya (resources) yang mempunyai potensi menciptakan barang, jasa serta aktifitas ekonomi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kajian ekonomi akan meliputi semberdaya sendiri-sendiri atau secara majemuk sehingga disebut sumberdaya hutan (Wirahadikusumah, 2003).

Produk SDH (Sumber Daya Hutan) senantiasa tumbuh dalam proses produksi yang berlainan dengan produksi dalam suatu pabrik yang meramu bahan mentah melalui suatu proses teknologi yang dapat diatur waktunya. Proses produksi SDH tergantung alam dan memerlukan waktu lebih lama. Kayu sebagai salah satu produk utama sumberdaya hutan yang penting diambil dari pohon-pohon yang beragam umurnya memerlukan persediaan yang cukup besar (luas dan volumenya), dengan sendirinya menuntut manajemen yang tidak sederhana. Akibat situasi di atas, massa kayu yang merupakan tegakan yang senantiasa tumbuh itu tidak mudah dibedakan apakah merupakan produksi akhir atau sebagai modal yang sedang dalam pertumbuhan. Sumberdaya hutan memiliki potensi menghasilkan banyak komoditi berupa barang dan jasa secara bersamaan (joint products). Banyak komoditi serbaguna hutan belum diukur nilainya secara tepat oleh hukum permintaan dan penawaran

5. Salah Satu Permasalahan Pada Ekosistem Hutan di Indonesia

     Salah satu permasalahan pada saat ini adalah kasus hutan di Riau, Titik api atau daerah hutan yang terbakar di Provinsi Riau, Senin terpantau masih tersisa 7 titik. Berdasarkan satelit Modis, empat dari tujuh titik tersebut di antaranya ditemukan di Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, tiga titik lainnya ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah ini, menurut catatan tim satgas sudah jauh menurun dari beberapa hari sebelumnya. Namun, jika dibiarkan, dikhawatirkan kabut asap berbahaya bisa kembai berulang. Sementara itu, kondisi langit Pekanbaru sudah mulai terlihat cerah, Senin pagi. Matahari juga sudah kembali terlihat menyinari Pekanbaru. Jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, juga sudah kembali normal sehingga jadwal penerbangan kembali berjalan normal seperti sediakala. (kompas.com)

     Kepolisian menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan di Provinsi Riau. Satu perusahaan atas nama PT NSP menjadi tersangka setelah kepolisian memiliki bukti bila perusahaan tersebut melakukan pembakaran lahan di Riau. "Ini kita sudah tetapkan satu perusahaan jadi tersangka. Tidak main-main kita soal perusahaan. Tersangka perorangan pun sudah bertambah menjadi 44 orang," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Pol Suhardi Alius di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2014). (TRIBUNNEWS.COM)

    Ditetapkannya PT NSP sebagai tersangka, dikatakan Suhardi setelah kepolisian mendapatkan alat bukti serta mengumpulkan keterangan saksi yang dilakukan penyidik Polda Riau. "Satu perusahaan lainnya PT Adei Plantation juga sudah naik ke tahap persidangan. Jadi soal perusahaan ini kita tidak main-main," ungka Suhardi. PT Adei Plantation Industry merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Malaysia yang diduga melakukan pembakaran hutan pada 2013 silam. (TRIBUNNEWS.COM)

Baik warga maupun perusahaan yang dijadikan tersangka kasus pembakaran hutan dijerat dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (TRIBUNNEWS.COM)

a. Penyebab Dari Rusaknya Hutan di Riau 

   Akar masalah sebenarnya adanya kebiasaan masyarakat ketika membersihkan lahan sebelum tanam yaitu dengan membakar. Selesai pemadaman ini kita lakukan pembinaan masyarakat dari semua sektor yang ada Kepala Humas dan Pusat Informasi Kemenhut, Sumarto mengatakan, hutan di Riau merupakan hutan dari gambut yang sulit terbakar sekalipun kemarau. Gambut hanya bisa terbakar dalam keadaan kering dan musim kemarau tidak membuat gambut kering. Bagaimana caranya? gambut sangat sulit dibakar, maka dibuatlah kanal-kanal. Kanal-kanal tersebut terdapat sungai kecil yang fungsinya untuk mengeringkan gambut dari air. ''Masalahnya gambut itu selalu basah di akarnya, dan tugas dari sungai kecil itu supaya air di dalam akar gambut itu mengalir dan gambut jadi kering. Jika sudah kering barulah dibakar untuk membuat lahan baru yang kosong. Tapi efeknya lainnya tidak diperkirakan. Api yang sudah masuk ke dalam akar gambur sangat sulit untuk dipadamkan. Sekalipun sudah dilakukan penyemperotan, namun api tetap membara di akarnya dan akan kembali terbakar jika terkena angin. 

    Efek selanjutnya ialah asap dari kebakaran tersebut. Asap gambut sangat parah dengan perbandingan satu hektar lahan gambut yang terbakar asapnya sama seperti seribu hektar lahan biasa yang terbakar dari sini sudah terlihat kerugian dari segi ekonomi. Sejumlah Bandara seperti di Riau, Padang, dan Jambi ditiadakan karena asap. Selanjutnya, dari segi ekonomi sosial masyarakat yang terganggu. Beberapa toko lebih memilih tutup karena kabut asap. Kemudian, dari segi kesehatan mulai dari ISPA sampai ke Kanker. (Kepala Humas dan Pusat Informasi Kemenhut)

b. Solusi yang Harus di Lakukan     

    Pembinaan masyarakat itu sendiri. ''Akar masalah sebenarnya adanya kebiasaan masyarakat ketika membersihkan lahan sebelum tanam yaitu dengan membakar."

    

 

Daftar Pusaka :

    http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam

    http://unhas.ac.id/fahutan/index.php/karya-ilmiah/buku-

ajar.html?download=3%3Aekonomi-sumberdaya-hutan 

  http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/15/n2gmmb-ini-penyebab-kebakaran-hutan-di-riau

   Sumitro, 1978. Ekonomi Kehutanan. Yayasan Pembina, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.     

   Wirakusumah, S. 2003. Mendambakan Kelestarian Sumberdaya Hutan bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat. Universitas Indonesia Press. Jakarta