RUU Perindustrian

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Dalam upaya untuk mencapai visi tersebut dan sejalan dengan RUU Perindustrian sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

❶ Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

❷ Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

❸ Mewujudkan industri yang maju, berdaya saing, dan mandiri serta industri hijau;

❹ Memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional, serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dan

❺ Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat  secara berkeadilan.

RUU diatas memberikan pengertian industri hijau sebagai “industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat”. Sebagai sumbangan bagi terwujudnya tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu mewujudkan industri maju ,berdaya saing dan mandiri serta hijau, maka dilakukan kajian ini dengan judul ; “Pendalaman Struktur Industri melalui Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau”; Industri Hijau merupakan bagian dalam era lingkungan ekonomi yang akan datang, disebut sebagai ekonomi hijau (green economy).

 Untuk mewujudkan industri hijau sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, perusahaan industri secara bertahap:

a. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;

b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;

c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan

d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Dengan kesadaran melaksanakan tanggung jawab sosialnya, perusahaan akan dapat melakukan tanggung jawab hukumnya pula. Tanggung jawab hukum sebagai subyek hukum membawa konsekuensi untuk menaati peraturan yang berlaku seperti ketentuan yang ditetapkan UUPPLH dan UU Perindustrian yang terkait dengan baku mutu lingkungan, AMDAL, pengelolaan limbah B3, dan pembuangan limbah, serta menghindarkan diri subyek hukum itu dari sanksi sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan tersebut.